Waspada, Inilah 4 Bahaya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum!

37

Suasana pemilihan umum atau pemilu semakin terasa. Banyaknya pamflet atau spanduk yang bertebaran di berbagai tempat dengan gambar dan nama para calon pemimpin Indonesia dengan mudah kita temukan. Pemilihan umum memang selalu menjadi pesta rakyat dalam mewujudkan demokrasi.

Melalui pemilu inilah kita memilih pemimpin yang akan mengatur negara tercinta ini. Namun sayangnya, meskipun disebut sebagai pesta rakyat yang mewujudkan demokrasi, pada kenyataannya masih banyak kecurangan yang berlangsung dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah masalah politik uang. Politik uang dalam pemilihan umum menjadi rahasia umum yang sulit diselesaikan hingga saat ini.

Politik uang dalam pemilu sebenarnya memiliki banyak sekali dampak buruk bagi negara. Untuk lebih memahaminya, berikut ini adalah 4 bahaya politik uang dalam pemilu:

1. Munculnya korupsi

Tidak ada yang gratis. Mungkin itulah istilah yang tepat dalam menggambarkan politik uang dalam pemilihan umum. Ketika seorang pemimpin terpilih karena politik uang yang dilakukan, maka hal yang kemudian akan terjadi adalah penggulung kekuasaan untuk mengeruk uang demi mengembalikan modal yang telah terpakai sebelumnya.

Hal ini yang menyebabkan APBD menjadi terancam disalahgunakan. Penggunaan APBD untuk menutupi modal yang digunakan dalam mengeruk suara rakyat sebelumnya akan menyebabkan korupsi. Pemimpin yang terpilih karena politik uang tentunya akan memanfaatkan berbagai kepentingannya demi meraup uang sebanyak mungkin.

2. Program gagal

Terpilihnya pemimpin yang justru korupsi tentu akan menyebabkan APBD yang telah dirancang dengan baik menjadi semrawut. Berbagai biaya yang dikeluarkan pun akan ditekan semaksimal mungkin agar dana yang tersisa dapat digunakan untuk kepentingan sendiri.

Hal inilah yang menyebabkan banyaknya program pemerintah yang gagal. Program yang seharusnya berjalan dengan baik justru akan berakhir dengan penundaan proyek karena tidak adanya dana atau justru hancur karena kurangnya dana.

Misalnya saja pembangunan jalan yang asal-asalan sehingga mengakibatkan jalan yang seharusnya tahan hingga puluhan tahun tapi justru kembali rusak hanya dalam hitungan bulan.

3. Pemimpin yang tidak kompeten

Terpilihnya seorang pemimpin yang menggunakan politik uang akan menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten. Pemimpin yang tidak kompeten tentu akan membawa daerah yang dipimpin justru menjadi semakin kacau.

Ketidakmampuan dalam memimpin dapat menyebabkan beberapa orang justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan si pemimpin yang tidak mengetahui apapun. Kekacauan dalam berbagai bidang akan terjadi sehingga menyebabkan kemunduran daerah.

4. Pelaku dan penerima terancam pidana

Tak hanya pelaku yang melakukan politik uang yang mendapatkan ancaman pidana penjara, tapi juga masyarakat yang menerima uang tersebut. Bahkan meskipun masyarakat tersebut menerima uang namun memilih pemimpin yang lain, tapi tetap saja kedua pihak akan mendapatkan sanksi pidana.

Baik pelaku maupun penerima akan dikenakan pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10/2016 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Itulah 4 bahaya politik uang dalam pemilihan umum. Mari kita sambut pemilu kali ini dengan jujur dan bersih. Setiap suara yang kita gunakan adalah penentu masa depan kita dan anak cucu kita sehingga mari gunakan suara dengan sebaik-baiknya.