Usulan Panja dan Pansus Jiwasraya Terus Digaungkan

23

Salah satu BUMN terbesar yang menjadi sorotan akibat penyakit yang bertahun-tahun dideritanya ini kini semakin diperjuangkan. Banyak pihak yang terus mengusulkan adanya pembentukan pansus atas kasus Jiwasraya.

Lamanya proses penyelidikan dan panjangnya deretan kasus yang semakin banyak bermunculan menyebabkan masalah Jiwasraya seolah tidak pernah habis dikupas. Publik pun semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi dalam tubuh perusahaan asuransi nasional ini.

Fraksi Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR sendiri telah mengusulkan untuk pembentukan pansus Jiwasraya agar masalah ini segera dapat diselesaikan. Begitu pula dengan yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Gerindra, Achmad Muzani.

Menurutnya, kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan membentuk Panja atau Panitia Kerja serta Pansus atau Panitia Khusus. “Nah sekarang panja itu dilakukan di tiga Komisi, ya sudah terserah aja. Ada tiga menyangkut hukum, Komisi 6 tentang pengelolaan administrasi dan pengelolaan BUMN, ada Komisi 11 yang menyangkut tentang pengelolaan keuangannya. Silahkan dibicarakan. Fraksi pada prinsipnya akan ikut,” ujarnya.

Mereka menggunakan hak angket dan hak interpelasi yang tertuang dalam Pasal 79, Pasal 199 sampai 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, Pasal 164 serta 169 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket ini sendiri harus diusulkan paling tidak 25 orang anggota DPR yang terdiri dari paling sedikit 2 fraksi yang berbeda. “Yang tanda tangan semua anggota Fraksi Partai Demokrat 54 anggota. Kami lengkapi surat, tetapi tanda tangan sudah ada,” ujar Wakil Ketua Fraksi PD.

Sedangkan dari PKS sendiri telah ikut berpartisipasi. “Fraksi PKS dengan 50 anggota sudah tanda tangan semua. Sesuai syarat administrasi sudah bisa terpenuhi,” jelas Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. “Jadi, kami tidak ingin ambruk dunia industri sejenis ketika ini dibiarkan,” tegas Jazuli kembali.