Uji Materi UU Pemilu Tentang Pendampingan Advokat Ditolak MK

10

Senin, 15 April 2019, Mahkamah Konstitusi atau MK baru saja menolak permohonan uji materi pada pasal 458 ayat (6) pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pengujian materi tersebut berkaitan dengan pendampingan hokum para penyelenggara pemilu yang akan menjalani sidang kode etik bertempat di Dewa Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Ketika membacakan amar putusan di Gedung MK, Anwar Usman sekalu Ketua Majelis Hakim Konstitusi mengatakan, amar putusan, mengadili, menola permohonan pemohon.

Upaya pengajuan permohonan tersebut dilakukanm karena pemohon, Petrus Bala Pattyona pernah mengalami penolakan untuk memberikan bantuan hukum atau pembelajaan ketika menjalani sidang di DKKP. Meskipun demikian, permohonan uji materi di jatuhkan pada pasal 458 ayat 6 pada Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

Dalam beberapa pertimbangan, hakim konstitusi ketika menyebutkan frasa “dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain” yang terdapat pada pasal 458 ayat 6 Undang-Undang Pemilu ini sebenarnya tidak ditujukan pada subyek yang berada di luar penyelenggara pemilu. Dalam artinya, sebuah keharusan untuk datang sendiri dalam proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik ini dibebankan pada penyelenggara pemilu yang diadukan.

Secara umum, disimpulkan bahwa yang tidak bisa menguasakan kepada orang lain adalah penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik bukan pihak lain yang berada di luar penyelenggara pemilu.

Selain itu, untuk pertimbangan kedua pada pembatasan mengenai siapa saja pihak yang diharuskan hadir dalam sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu yang biasa disebut sebagai konsekuensi logis. Dari beberapa proses pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP yang dimaksudkan sebagai mekanisme dalam internal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Dengan kata lain, ketika seorang penyelanggara pemilihan umum ini melakukan tindakan pelanggaran kode etik. Maka, akan diproses secara internal yang diselenggarakan oleh institusi penegak kode etik penyelanggara pemilu, sehingga SOP untuk melakukannya memang sudah dipersiapkan.

Selanjutnya, pertimbangan terakhir adalah adanya esensi pemeriksaan pelanggaran kode etik yang tidak dapat dipersamakan dengan beberapa esensi pemeriksaan pelanggaran hokum, terlebih untuk hukum pidana. Sehingga sebenarnya pengujian ini mengalami penolakan karena memang adanya perbedaan asumsi dari pemohon dengan hakim konstitusi yang memang harus diluruskan.

Selain itu, mekanisme pemeriksanaan juga sudah diputuskan bersama sehingga ketika ada seseorang yang melakukan sebuah tindakan pelangggaran maka akan diadili sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama. Oleh karena asas pemilu yang dilakukan secara langsung inilah yang membuat pengujian materi undang-undang tersebut ditolak oleh mahkamah konstitusi.

Kedepannya, diharapkan ada berbagai perbaikan dari segi hukum dan pelayanan masyarakat terkait pemilu. Karena masalah ini cukup krusial dan berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negaranya. Jadi, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja sehingga dibutuhkan tim khusus dari berbagai elemen.

sumber: http://m.tribunnews.com/nasional/2019/04/15/uji-materi-undang-undang-pemilu-terkait-pendampingan-advokat-ditolak-mk