Tolak Hasil Pilpres, Prabowo Layangkan Gugatan Ke MK

15

Hari ini, 21 Mei 2019 – Capres nomor urut 02 tidak tinggal diam terhadap hasil Pilpres yang diadakan 17 April 2019 lalu. Pasangan capres dan cawapres, Prabowo – Sandiaga memutuskan untuk mengambil langkah hukum karena mereka menolak hasil perhitungan rekapitulasi KPU karena mereka menganggap hasil perhitungan diwarnai kecurangan.

Pernyataan ini keluar setelah melakukan rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurutnya, KPU sama sekali tidak ada usaha untuk memperbaiki kecurangan yang ada dalam pilpres.

“Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi” ucap Prabowo saat jumpa pers, Selasa (21/5). Pengumuman rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU menyatakan bahwa pasangan Capres nomor 01 Jokowi – Ma’ruf mendapatkan suara sebanyak 55,50 % sedangkan pasangan Prabowo – Sandiaga mendapatkan suara sebesar 44,50 %.  

Prabowo juga menuding KPU menyampaikan hasil pilpres dalam waktu yang kurang tepat tidak seperti pengumuman hasil Pilpres di tahun sebelumnya. Ditambah lagi, Prabowo menegaskan akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi. Beliau juga berpesan kepada pendukungnya untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian.

Prabowo masih belum menjelaskan ke arah mana jalur hukum tersebut akan ditempuh. Hal lain disampaikan oleh Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihak Prabowo akan langsung melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pernyataan Sufmi Dasco ini rupanya berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan para pendukung capres nomor urut 2 ini yang memilih untuk menurunkan massa ke jalan dengan aksi jihad.

Sufmi Dasco menjelaskan dalam wawancara dengan BBC Indonesia, hari ini pukul 12.20 WIB menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Prabowo sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ditanya apa alasan pihak Prabowo melapor ke MK, Dasco menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang krusial tentang perhitungan yang bisa dibawa ke MK.

This image has an empty alt attribute; its file name is 107040410_jelangdemolima.jpg

Disisi lain, Mabes Polri menyatakan bahwa Jakarta saat ini dalam status siaga I hingga tanggal 25 Mei 2019, sehingga penjagaan diperketat pada beberapa titik untuk meningkatkan keamanan di Jakarta pasca pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU.

Sejak kemarin, Senin (20/5) aparat gabungan melakukan penjagaan di kantor KPU dan dilanjutkan hingga Selasa (21/5). Berbagai persenjataan dan kendaraan seperti meriam air milik kepolisian di letakkan di sekitar kantor KPU. Penutupan akses ke kantor KPU juga dilakukan dengan sangat ketat, menggunakan kawat duri dan tembok beton. Penjagaan yang ketat ini lantaran untuk menghindari aksi anarkis dari massa pendukung Prabowo di kantor KPU.

(Sumber: www.bbc.com)