Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Merekonstruksi Hukum Islam

26

Hadirnya para intelektual muslim di era kontemporer ini tiada lain bermaksud untuk mengukuhkan konsep al-Qur’an yang ālih likulli zamān wa makān (selalu relevan di setiap tempat dan waktu). Begitu pula Muhammad Syahrur, seorang pemikir kelahiran 1938 M asal Damaskus.

Secara umum, riwayat pendidikan yang ia lalui tidak lepas dari bidang teknik. Sekalipun begitu, sumbangan-sumbangan pemikirannya tentang keislaman cukup berpengaruh, bahkan pengaruhnya sampai ke Indonesia hingga saat ini.

Ia hadir dalam rangka mengkritik kelompok masyarakat yang masih terpaku secara ketat terhadap tradisi pemahaman klasik dan menganggap pemahaman itulah yang menyimpan kebenaran absolut. Mereka enggan memperhatikan konteks kontemporer saat ini yang begitu kompleks, sehingga pemahaman yang diperoleh pun bersifat tekstual dan kaku.

Sedikit berbeda dengan beberapa pemikir muslim kontemporer lainnya, seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed misalnya yang mendeklarasikan akan pentingnya konteks sosio-historis ketika memahami al-Qur’an, Syahrur malah memandang konteks sosio-historis bukan merupakan suatu hal yang penting.

Hal ini, terlihat dari apa yang diungkapkannya dalam sebuah perkataan menarik, “perlakukanlah al-Qur’an seolah-olah ia baru saja diwahyukan dan Nabi SAW baru meninggal kemarin.”

Artinya, ketika seseorang memahami al-Qur’an, ia harus menyesuaikan pemahamannya dengan konteks ketika ia memahaminya, sehingga pemahamannya tidak lagi terpaku dengan pemahaman masa lalu yang –bisa jadi- tidak lagi relevan dengan konteks masa sekarang.

Muhammad Syahrur menawarkan sebuah teori yang ia sebut dengan nazariyyat al-hudud (teori batas). Ia mendasarkan teori ini dengan QS. An-Nisa’ ayat 13 yang berbicara terkait hukum warisan, sekaligus di akhir ayatnya disebut bahwa itu termasuk hudud Allah (tilka hudud Allah).

Menurutnya, hudud –bentuk tunggalnya hadd (batas)-, dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk plural (jamak) mengindikasikan bahwa hudud (batasan-batasan) yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Batasan-batasan (hudud) tersebut di antaranya seperti hadd zina yang disebutkan harus dicambuk 100 kali, pencuri yang harus dipotong tangannya, qazaf (menuduh orang berzina) yang harus dicambuk 80 kali, dan beberapa kasus lainnya yang disebutkan dalam al-Qur’an.

Ayat-ayat seperti inilah yang diinterprestasi ulang oleh Syahrur dengan teori hudud, sehingga melahirkan hukum baru yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi di mana ia hidup.

Lebih lanjut, berdasarkan QS. An-Nisa’ ayat 13 ini pula Syahrur berpandangan bahwa hanya Allahlah yang memiliki otoritas penetapan hukum, sementara manusia hanya berhak untuk melakukan ijtihad. Bahkan, Nabi Muhammad sekalipun tidak memiliki otoritas untuk menetapkan hukum.

Menurutnya, Nabi Muhammad tiada lain hanyalah pelopor ijtihad, sehingga hukum-hukum yang ditetapkan Nabi pun bersifat temporal. Artinya, hukum-hukum tersebut merupakan hasil ijtihad Nabi sesuai dengan kondisi dan situasi pada masa itu dan tentu saja tidak ada keharusan untuk memberlakukannya hingga akhir zaman.

Pandangan Syahrur bermaksud untuk mengatakan bahwa hanya hukum Allah yang bersifat universal, yang berlaku untuk segala situasi dan kondisi, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Konsekuensinya, ketetapan hukum tersebut tidaklah bersifat statis dan tunggal, melainkan akan dinamis menyesuaikan kondisi dan situasi manusia yang selalu berkembang.

Gagasan yang ditawarkan Syahrur memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam, sekaligus menjawab kegalauan masyarakat yang di satu sisi merasa tidak sesuai ketika menerapkan hukum berdasarkan tekstual al-Qur’an, di sisi lain masyarakat juga merasa mengingkari ketetapan Allah ketika menjalankan hukum yang telah ditetapkan Negara –yang dianggap- tidak sesuai dengan ketetapan Allah di dalam al-Qur’an.

Seperti misalnya kasus pencurian. Di Indonesia sendiri, hukuman yang diterapkan bagi para pencuri ialah hukuman penjara, sementara dalam nash al-Qur’an jelas dikatakan bahwa hukuman bagi pencuri ialah dipotong tangannya (QS. Al-Maidah: 38). Pertanyaannya, apakah dengan ini Indonesia serta merta dapat dikatakan tidak menjalankan hukum Islam?

Syahrur, dengan teorinya memandang ayat-ayat hukum di dalam al-Qur’an merupakan ayat-ayat hududiyah, termasuk salah satunya ayat tentang hukuman bagi pencuri ini. Dalam ayat-ayat seperti ini, Allah menetapkan batasan-batasan hukum yang mutlak yang tidak boleh dilanggar. Di sini, Syahrur membagi teori batasan tersebut kepada batas maksimal (hadd al-a’la) dan batas minimal (hadd al-adna).

Dalam kasus hukuman bagi pencuri, Syahrur memandang hukuman potong tangan –sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Maidah: 3- sebagai hudud (batasan)nya. Lebih lanjut, ia memandang hukum potong tangan ini sebagai batas maksimal (hadd al-a’la) yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar.

Dalam kasus ini, Syahrur tidak menetapkan batas minimal (hadd al-adna)nya, sehingga yang menjadi patokan hanyalah batas maksimal (hadd al-a’la)nya. Ini berarti bahwa hukuman yang paling berat yang boleh diterapkan bagi pencuri ialah hukuman potong tangan. Tidak boleh menerapkan hukuman yang lebih berat dari potong tangan, tetapi boleh lebih ringan dari itu.

Dalam kasus hukuman penjara bagi pencuri, dalam pandangan Syahrur dan manusia pada umumnya, tentu tidak lebih berat dibanding hukuman potong tangan. Di samping itu, hukuman penjara terlihat lebih humanis dibanding hukuman potong tangan dan dianggap lebih baik untuk diterapkan di era kontemporer saat ini.