Tanggapan Menteri Dalam Negeri terhadap Premanisme Parkir

22

Tito Karnavian pada Rabu, 06 November 2019 meminta kepada jajaran pemda agar tindakan premanisme di lahan parkis harus diberantas. Harus ada tindakan tegas atas kejadian premanisme di parkiran. Menteri Dalam Negeri ini juga meminta kepada kepala daerah di berbagai kota agar bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Bekerja sama untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat termasuk adanya organisasi yang meminta tarif parkir secara liar.

Bahtiar, Juru Bicara Mendagri juga menambahkan bahwa pembarantasan tersebut dilakukan agar keamanan rakyat terjaga, masyarakat bisa dilindungi dari tindak negative yang terjadi. Tujuan lainnya, jika ada oknum aparat yang melindungi parkir liar tersebut agar segera ditindak lanjuti jangan dibiarkan.

Masalah parkir ini menjadi sorotan massa setelah ormas gabungan beserta Front Betawi Rempug (FBR), memberi tuntutan pengelolaan berbagai lahan parkir yang ada di minimarket-minimarket khususnya kota Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan Mendagri meminta agar para gubernur bisa turun langsung ke masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang dirugikan atas adanya pengelolaan lahan parkir. Bahtiar mengatakan bahwa permintaan Mendagri agar bupati/walikota dan gubernur bisa turun langsung untuk meninjau pengelolaan parkir ini di daerah yang bersangkutan. sehingga pengelolaan tersebut bisa dilakukan dan menghindari adanya masyarakat yang dirugikan dan kerusakan investasi iklim.

Jika dilihat dari  regulasi,  Bahtiar menambahkan bahwa ada dua cara untuk mengelola lahan parkir ini. Pertama, Pemda bisa memberikan tugas kepada aparat untuk turun langsung dalam pengelolaan parkiran serta retribusi parkir dipungut oleh aparat yang ditugaskan tersebut. Sedangkan cara kedua, Pemda bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga agar pengelolaan parkir bisa berjalan dengan baik.

Menurut Tito, jika dikelola dengan baik maka retribusi parkir bisa jadi sumber pemasukan yang tinggi untuk wilayah perkotaan. Namun, sisi lain inilah ada pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan pungutan liar. Sehingga pengaruhnya kepada pemasukan pemda yang berkurang. Pengelolaan parkir yang tidak bagus memang merugikan masyarakat. Apalagi jika pemungutnya preman atau ada juga yang memanfaatkan ormas tertentu, sehingga peluang pungli cukup besar.

Namun, sebelumya ada ormas gabungan yang melakukan unjuk rasa atas  turunnya FBR dalam pengelolaan parkir. Aksi demo yang berlangsung tanggal 23 Oktober 2019 disebabkan adanya pihak minimarket yang menolak  datangnya juru parkir dari pihak ormas.

Sumber: cnnindonesia.com