Rumah Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo Digeledah KPK

23

Jakarta, 11 Januari 2020 Sebanyak dua titik lokasi digeledah oleh tim KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeladahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap kasus korupsi yang didalamnya ada tersangka  Saiful Ilah sebagai Bupati Sidoarjo. Ali Fikri sebagai  pelaksana tugas Juru Bicara KPK menyebutkan pengeledahan yang dilakukan diantaranya di  rumah dinas bupati dan kantor dinas bupati.

Beberapa dokumen disita, setelah ditemukan saat proses penggeledahan, juga disita uang dalam mata uang asing dan uang dalam mata uang Rupiah. Dokumen tersebut ditemukan di ruang Unit Layanan Pengadaan serta di ruang kerja bupati seperti yang disebutkan Fikri pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Fikri menambahkan bahwa dokumen ditemukan di rumah dinas serta uang yang saat ini sedang proses perhitungan. Sebanyak 12 petugas KPK turut melakukan penggeledahan yang juga dibantu oleh anggota personel dari Polres Sidoarjo.

Kemarin, penggeledahan dilakukan oleh KPK  di tiga titik lokasi  yaitu kantor dinas pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo,  sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Sidoarjo serta sebuah rumah yang bertempat di Desa Janti, Sidoarjo.

KPK pun menetapkan bupati Sidoarjo sebagai tersangka kasus suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur  yang berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya juga ada kejadian tangkap tangan  dimana Alexander Marwata sebagai wakil ketua KPK menyebutkan bahwa sebanyak Rp 1.813.300.000 disita dari sejumlah pihak.

Tangkap tangan pada Saiful sebagai bupati Sidoarjo ini sebenarnya sudah diintai terlebih dulu sebelum pelantikan dewan pengawas. Hal ini disampaikan oleh Alex, sehingga saat timnya melakukan tindakan tak perlu adanya izin dari dewan pengawasan. Tetapi untuk penyelidikan selanjutnya perlu adanya izin dari dewan pengawas agar sejumlah lokasi bisa dilakukan penggeledahan. Ini juga seperti yang disebutkan oleh Syamsuddin Haris sebagai anggota dewan pengawas KPK.

KPK saat melakukan penyadapan guna menjerat tersangka memerlukan waktu yang lama. Keberhasilan dalam melakukan pengintaian ini membuat lembaga anti korupsi ini bisa mendapatkan tersangka dan berbagai barang bukti.

Proses penggeledahan saat ini bisa dilakukan jika sudah mendapat izin dari dewan pengawas dimana hal ini sesuai aturan perubahan tentang KPK. Izin dari pengawas dibutuhkan sebab dewan pengawas ini sebenarnya organ baru bagi lembaga anti rasuah. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Dimana anggota dewan pengawas terdiri sebanyak 5 orang yang salah seorang diantara mereka juga merangkap sebagai ketua dewan pengawas.