Perbedaan PNS dan PPK, Apakah Seorang PPPK Bisa Jadi PNS? Yuk, Simak Penjelasannya!

18


MenpanRB, Syafruddin mengatakan bahwa P3K/PPPK akan digelar pada pertengahan Agustus 2019, sementara CPNS 2019 akan digelar pada Oktober 2019. Pemerintah akan merekrut tenaga P#K sebanyak 168.636 orang. Sebanyak 23.212 posisi PPPK di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dari akun twitter resminya @BKNgoid

Perbedaan P3K/PPPK dan PNS

P3K/PPPK

  • P3K/ PPk dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang menjadi 30 tahun sesuai kebutuhan, kompetensi serta kinerja yang diperlihatkan.
  • Tidak ada pengangkatan PPPK menjadi PNS, kalau ingin menjadi PNS harus mengikuti jalur  tes CPNS
  • P3K/ PPPK mengisi jabatan fungsional seperti auditor, guru, pustakawan. Sementara PNS mengisi structural dan sebagai policy maker atau pembuat kebijakan seperti camat, kepala dinas dan dirjen
  • PNS memeiliki batasan umur untuk melamar maksimal 35 tahun, sementara PPPk tidak ada

Perbedaan P3k dan PNS sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 49 tahun 2018 manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/ P3K) antara lain

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS

Pasal 6 menyebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Jadi hal ini sudah terlihat bahwa PNS itu bukan PPPK dan PPPK bukan PNS. Pada pasal 99 bahwa PPPK tidak dapat diangkat otomatis menjadi PNS. Jika seorang PPPK ingin menjadi PNS maka harus mengikuti tes seleksi CPNS.

2. Status PNS dan PPPK

Merujuk pada pasal 7, PNS sebagaiamana dimaksud di dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan untuk PPPK sesuai pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN dengan perjanjian kerja oleh PEjabat Pembina Kepegawaiansesuai kebutuhan instansi pemerintah dan UU

3. Fasilitas untuk PNS dan PPPK

BAB VI UU nomor 5 tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan PPPK. Pada pasal 21 PNS berhak memperoleh:

  • Gaji, tunjangan, dan fasilitas
  • Cuti
  • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  • perlindungan; dan
  • Pengembangan kompetensi.

Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

  • Gaji dan tunjangan;
  • Cuti;
  • Perlindungan; dan
  • Pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pasal 21, 22 dan 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Masa Kerja PNS dan PPPK

Batas USia untuk PNS sesuai dengan pasal 87 ayat 1 huruf c adalah

  • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
  • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
  • Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

5. Masa pemeberhentian PNS dan PPPK

Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang pemberhentian PNS, PNS diberhentikan dengan hormat dengan beberapa sebaab antara lain.

  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Mencapai batas usia pensiun
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  • Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: Jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
Jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

  • Meninggal dunia.
  • Atas permintaan sendiri.
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
  • Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Sumber : kaltim.tribunnews.com