Pengakuan Hak Pilih Disabilitas Mental (Gangguan Kejiwaan) Simbol Demokrasi Inklusif.

51

Pelaksanaan tugas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai instruksi Undang-undang Dasar. Yakni , harus diketahui bahwa hukum harus luwes dianalisis tafsirannya melalui pendekatan normatif (normative approachment).

Penjelasan sederhanya bahwa setiap kata atau kalimat yang terkandung dalam Undang-undang adalah hukum, berarti satu huruf saja itu adalah hukum, maka harus ditafsirkan secara filosofis dan logis.

Dalam undang-undang pemilihan umum yang terintergritas dalam Peraturan Komisi Pemiliahan Umum PKPU, Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri disebutkan bahwa setiap penduduk Indonesia mempunyai hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tanpa membeda-bedahan latar belakang.

Terobosan baru yang dilaksanakan oleh KPU adalah sesuai Undang-Undang dan menyelamatkan hak pilih bagi para kuam disabilitas mental (gangguan kejiwaan). Bagaimanapun orang gila dalam tanda kutip tetap memiliki hak pilih, dan hak pilih itu diakui oleh negara dan diatur oleh konstitusi.

Huru-hara tentang orang gila memiliki hak pilih dan memiliki kesempatan untuk memilih di bilik suara didasarkan oleh ketidak pahaman masyarakat, banyak masyarakat yang menafsirkan karena orang gila kehilangan kesadaran pikiran, tidak rasional, maka wajar kebijakan KPU ini dianggap tidak logis.

Huru-hara selanjutnya dikarenakan sebagian masyarakat memandang secara politis, jadi anggapan-anggapan miring bahwa akan menguntungkan salah satu pasangan calon presiden.

Padahal, jelas sekali bahwa pemaknaannya bukan seperti itu, bagaimanapun orang gila tetap memiliki hak pilih, kemudian akan diatur secara teknis bahwa orang gila itu akan direkomendasikan oleh dokter kejiwaan, apakah bisa memilih atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan oleh hukum tertulis “para pengidap gangguan jiwa ini masih memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, jika memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3.

Dalam ayat tersebut dikatakan, bahwa pemilih yang sedang terganggu ingatan atau jiwanya tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibuktikan menggunakan surat keterangan dokter.

Kaum disabilitas mental pada dasarnya tak dapat melakukan tindakan hukum, maka tindakannya tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan hubungan hukum dengan tindakan adalah hubungan pertanggungjawaban.

Dalam pandangan hukum, perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur. Tetap dianggap belum dewasa atau belum mengerti melakukan tindakan hukum. Karena itu dalam pengawasan oleh wali atau keluarga yang dewasa atau paham secara hukum.

Alasan-alasan di atas mengapa dalam hal penggunaan hak pilih, disability mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas (dokter) bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan nanti sedang waras dan karenanya paham melakukan tindakan hukum untuk memilih.

KPU Sebagai Lembaga independen telah menjalan tugas sebagaimana marwahnya, tidak ada celah untuk berbuat curang apalagi menguntungkan sebelah pihak.

Tugas-tugas tersebut adalah menuju demokrasi inklusif, demokrasi tetap mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Mengakomodir Hak tersebut dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan berstatus kewajiban kemudian dipaksakan untuk memilih.

Sejatinya, pendekatan normatif pernah diterapkan oleh pemerintah dan KPU ketika merumuskan aturan-aturan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam aturan pemilihan itu dinyatakan bahwa Pemilihan Kepala daerah dan pemilihan DPR diselenggarakan dalam jangka lima tahun sekali berturut-turut.

Maka tafsiran yang mucul bahwa pemilihan itu diatur sebagaimana cukup dilaksanakan sekali dalam jangka lima tahu (satu priode) atau diistilahkan pemilihan serentak. Tafsiran-tafsiran ini merupakan rumusan berdasarkan pendekatan normatif.

Setelah aturan ini dilaksanakan banyak melahirkan trend positif, trend positif itu salah satunya ialah pengeluaran negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif menjadi hemat.

Tetapi tetap tergantung pada perhitungan ekonomi nasional, sejauh mana pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun Pilpres 2014, pemerintah mengeluarkan anggaran pemilu sebesar Rp. 16 Triliun dan 2019 sebesar 24,8 Triliun mengalami kenaikan sebesar 3 persen atau berjumlah 700 miliar.

Tugas KPU dari tingkat atas sampah bawah seperti Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS) akan lebih bekerja ekstra dan realistis setelah menerima tugas-tugas tersebut.