Penarikan Barang Leasing  Tak Boleh Secara Sepihak

14

Jakarta, 13 Januari 2020 Kini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan bahwa barang leasing jika ditarik dari kreditur tidak boleh dilakukan secara sepihak tetapi harus melalui pengadilan, hal ini seperti yang disebutkan oleh Fajar Laksono selaku juru bicara di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang berkaitan dengan leasing ini disebutkan dalam sidang pengucapan putusan pada beberapa hari yang lalu di Mahkamah Konstitusi.

Fajar juga mengungkapkan bahwa sebelum ini banyak kasus penarikan barang leasing  yang dilakukan secara sewenang-wenang dan proses penarikan ataupun tagihan dilakukan melalui pihak ketiga misalnya debt collector. Hal tersebut tentunya tidka bagi perkembangan dunia leasing dan perlu dilakukan pembenahan pemerintah.

Berdasarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa selama ini tata cara penarikan barang leasing  belum ada, terutama jika kreditur melalui batas waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.  Sehingga debt collector ataupun orang yang menagih bisa memaksa kreditur bahkan dengan tindak kekerasan. Hal ini tentunya akan menjadikan pihak tertagih bisa merasa resah.

Sedangkan jika menelaah kembali pada ketentuan eksekusi dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg, disebutkan bahwa proses eksekusi ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur tetapi harus ada  permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri.

Hakim menyebutkan bahwa jika terjadi cedera janji, maka proses eksekusi fidusa tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur. Tetapi proses ini harus diajukan dulu permohonan ke pengadilan negeri untuk proses yang sebaiknya dilakukan. Janji yang disebutkan disini ialah ucapan antara kreditur dengan pihak leasing.

Hal ini diputuskan dengan tujuan  agar adanya kepastian hukum sehingga terciptanya keadilan antara kreditur dengan pihak leasing. Selain itu, jika dibawa ke pengadilan maka berbagai hal yang sewenang-wenang dan tidak diinginkan bisa lebih awal dihindari.

Kasus ini sebenarnya berawal dari adanya gugatan yang disampaikan oleh Apriliani dan Suri Agung Prabowo dimana kedua orang ini berprofesi sebagai wiraswasta.  Mereka merasa dirugikan dengan adanya tindakan mengambil paksa yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance atas mobil Toyota Alphard V.

Sebelum kasus ini mencuat, pemohon sudah berjanji akan melakukan pembiayaan multiguna atas pembelian yang dilakukan. Hal ini disertai kewajiban  membayar utang kepada perusahaan ASF  sebesar Rp 222.696.000 yang bisa dilakukan dengan proses cicilan selama 35 bulan dihitung mulai tanggal 18 November tahun 2016. Menurut laporan, pemohon sudah membayar angsuran sesuai yang telah disepakati mulai tanggal awal cicilan sampai 18 Juli 2017. Tetapi perwakilan dari ASF  pada 10 November 2017 mengambil kendaraan pemohon  dengan alasan wanprestasi.