Pemerintah Turunkan Subsidi Solar Rp 500 Mulai Tahun Depan

12

Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) bersama Komisi VII DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sepakat menurunkan subsidi solar Rp 500 tahun depan. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kamis (20/6). Gus Irawan Pasaribu selaku pemimpin rapat sekaligus Ketua Komis VII DPR menegaskan batas atas subsidi minyak solar hanya Rp 1.500. Angka tersebut turun dari sebelumnya Rp 2.000.

Komisi VII menyatakan adanya alokasi dana dari subsidi solar ke LPG 3 kg. Pihaknya merasa kebutuhan LPG 3 kg oleh masyarakat masih sangat tinggi. Hasil rapat akan mempengaruhi pertimbangan pemerintah menyusun rancangan anggaran keuangan tahun depan. Setidaknya sekitar 7 juta gas LPG 3 kg diharapkan mampu disubsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, penurunan subsidi harga solar ternyata juga diikuti oleh penurunan alokasi solar di pasaran. Jika tahun sebelumnya pemerintah menyediakan sekitar 15,58 juta kl, kini diperkirakan hanya tersedia subsidi 15,31 juta kl per tahun. Hitungan tersebut mempertimbangkan proyeksi realisasi dari kebutuhan solar pada tahun 2019. Pemerintah sendiri berharap keputusan tersebut dapat menyejahterakan rakyat.

Tak hanya menyepakati asumsi makro energi, Rapat Kerja juga membahas pagu anggaran indikatif 2020. Kementerian ESDM mendapatkan persetujuan untuk menaikkan anggaran dari Rp 4,99 triliun menjadi Rp 9,67 triliun. Anggaran tersebut naik dari pagu indikatif tahun sebelumnya. Meskipun Komisi VII sudah menyetujui usulan tersebut, namun fraksi Demokrat menyatakan keberatannya.

Mereka menyatakan memberikan persetujuan dengan catatan khusus. Pihak Kementerian ESDM dirasa belum memberikan laporan terkait penggunaan dana anggaran secara jelas. Belum ada perhitungan yang jelas kemana dan bagaimana dana akan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Muhammad Nasir sebagai anggota Fraksi Demokrat menyampaikan keterangan tersebut ke awak media.

Pengalihan alokasi subsidi solar ke LPG dinilai sudah seimbang. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor lainnya. Asumsi bahwa kebutuhan gas LPG jauh lebih tinggi daripada solar juga menjadi alasan tersendiri. Hingga saat ini, pemerintah memang masih menggodok Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.