Pembangunan Infrastruktur Meningkat Pesat, Gaji Guru Honorer Masih dibawah UMR

24

Pada kepemimpinan presiden ke -7 Joko Widodo, pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus utama. Pembangunan jalan raya, jalan tol dikebut untuk membuat masyarakat lebih mudah menjangkau satu wilayah ke wilayah lainnya. Selain itu, Jokowi juga membangun jalanan di wilayah timur Indonesia yang selama ini belum tersentuh sehingga penduduk disana masih belum memiliki akses yang mudah.

Akses yang sulit ini membuat harga bahan pokok dan harga bahan bakar di wilayah Indonesia timur menjadi sangat mahal, dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan terjadinya pemerataan harga sehingga masyarakat di wilayah Timur Indonesia bisa menikmati bahan bakar dengan harga yang sama seperti masyarakat di pulau Jawa.

Namun, pembangunan infrastruktur ternyata berbanding terbalik dengan kesejahteraan pegawai honorer di Indonesia yang masih diupah dengan gaji yang sangat minim. Forum Honorer Indonesia berharap Presiden Jokowi akan memperhatikan nasib mereka, terlebih di periode kedua ketika Jokowi akan memimpin nanti yakni tahun 2019-2024.

Permasalahan gaji para honorer termasuk guru honorer memang terbilang sangat lambat. Belum ada presiden yang benar benar memerhatikan kesejahteraan para pekerja honorer ini.

“Kami para pegawai honorer sangat berharap siapapun presiden yang terpilih nanti untuk menyelasaikan permasalahan kami. Pemerintah harus memerhatikan peningkatan status serta kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia” jelas Hasbi selaku Dewan Pembina FHI.

Fahmi juga mengatakan bahwa sangat naif rasanya bangsa yang begitu kaya dengan Sumber Daya Alam dan pembangunan infrastrukrur yang sangat meningkat beberapa tahun terakhir ini yang menghabiskan dana triliunan rupiah memiliki pekerja yang digaji masih dibawah UMR.

Para pekerja memperkerjakan masyarakat selama bertahun tahun namun tidak ada kejelasan tentang peningkatan status mereka serta kenaikan upah bagi para honorer tersebut. Hal ini dinilai oleh FHI sangat tidak manusiawi.

Kenaikan harga bahan pokok dan meningkatnya biaya hidup tidak diimbangi dengan peningkatan gaji yang diterima para pekerja Honorer. Hanya sebagian daerah yang mampu membayar para pekerja honorer dengan gaji setara UMR.

Hasbi mengatakan pemerintah dan DPR harus mengambil kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan yang seakan tidak pernah terselesaikan dalam masalah honorer ini. Hasbi juga menginginkan pemerintah tidak lagi berkutat dengan masalah honorer. Sehingga ke depannya pemerintah bisa fokus terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

“Kami semua yakin pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam sebuah kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Permasalahan ini bisa diselesaikan jika pemerintah dan DPR mau bekerja sama mencari solusi terbaik yang tentunya lebih manusiawi ” tambah Hasbi

Selama ini para pekerja dan guru honorer melakukan pengabdian kepada negara namun tidak mendapatkan upah yang sepadan. Bahkan dibeberapa daerah guru honorer masih mendapatkan upah dibawah satu juta perbulannya.