Pabrik Semen di Kutim Ditolak

25
Konferensi Pers AMPK Kaltim, di Sekretariat Walhi Kaltim Jl Gitar Samarinda, Minggu (31/03/2019) (Rusdi Al Irsyad/Doripos.com)

Samarinda – Rencana pembangunan pabrik semen, di Kutai Timur yang merupakan kerjasama Pemprov Kaltim dengan investor asal Tiongkok, terus mendapatkan penolakan.

Setelah aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh, riak-riak penolakan pabrik semen di kawasan karst terus berlanjut. Teranyar, aliansi masyarakat peduli Karst (AMPK) akan menjadikan kasus ini sebagai isu nasional.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Minggu (31/4) , AMPK menyayangkan sejumlah hal. Diantaranya pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyatakan pembangunan pabrik semen nihil debu. Kepala Departemen advokasi dan kampanye Walhi Kaltim, Hafid Prasetyo mengutarakan hal itu.

“Pabrik semen ramah lingkungan dan zero dust, itu tidak ada dasarnya. Pabrik semen justru penghasil debu terbesar,” tegas Hafid. Pihaknya bahkan menerangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Semen Indonesia disebut hanya mampu menampung tenaga kerja sekitar 300 orang. Artinya klaim bahwa pabrik semen akan menampung tenaga kerja besar justru tidak terbukti.

“Iya kalau penduduk lokal yang diberdayakan, bagaimana kalau ternyata malah merekrut tenaga dari luar,” sambung Hafid. Persoalan lain tidak hanya disitu. Pihaknya mengaku menjadi korban pemberitaan tidak berimbang yang menyebutkan massa meminum miras sebelum melakukan aksi.

“Itu fitnah, tidak ada klarifikasi terkait itu termasuk pertemuan dengan gubernur. Dalam kaidah jurnalistik, itu jelas melanggar,” sebut Hafid. Sementara itu, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang menyebut pembangunan pabrik semen di sekitar kawasan karst justru tidak dilakukan oleh pemerintah tiongkok.

Ya, investor yang berminat membangun pabrik semen di Kutim tersebut adalah manajemen Hongshi Holdings dari Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Perusahaan yang membangun pabrik semen tersebut merupakan swasta atau non pemerintah dengan skala trans nasional di Tiongkok. Bahkan, perusahaan tersebut telah bersumbangsih membangun pabrik semen di enam negara berbeda.

Di Asia sendiri baru Laos. Jika Kaltim bersedia, maka Bumi Etam merupakan provinsi yang mewakili Indonesia untuk dibangunkan pabrik semen oleh perusahaan tersebut atau menjadi negara kedua di Asia. Investasi awal sendiri diperkirakan mencapai 1 miliar US Dollar sampai 2,1 US Dollar atau setara Rp 14,9 triliun sampai Rp 29,9 triliun.

Yang mengagetkan pemerintahan Tiongkok justru tidak punya niatan membangun pabrik semen di negaranya sendiri. “Tiongkok justru ada larangan bangun pabrik semen. Karst di sana justru ingin dilindungi. Tiongkok berambisi bangun jalur sutera melalui infrastuktur makanya mereka butuh banyak semen,” sebut Rupang.

Rupang bahkan membeber, rentetan peristiwa penolakan karst sejak 2015 silam. Semula kawasan karst yang dilindungi berjumlah 1,8 juta hektare yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) Kaltim.

Padahal berdasar data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Kalimantan (P3EK) Kementerian LHK saat itu, luasan karst Kaltim sebesar 3.642.860 hektar. Tak terima berkurang, aliansi pun menggugat RTRW melalui Judicial Review (JR) di mahkamah Agung (MA) meski pun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak. “Memori pemerintah dipertanyakan. Hadi Mulyadi tahu tidak soal ini?” sindirnya.

Ia bahkan menyebut tidak ada perbedaan karst di Kaltim dengan Kendeng, Jawa Tengah. “Karst di Kendeng dengan disini sama. Perbedaannya karst di Mangkalihat langsung berdekatan dengan laut,” pungkas Rupang.[]