Mengintip Hasil 100 Hari Kerja Jokowi- Ma’ruf Amin

18

Tak terasa masa kerja pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin telah memasuki 100 hari. Di saat inilah semua mata semakin fokus melihat hasil dari kinerja mereka di 100 hari pertama.

Meskipun banyak orang menunggu hasil kerjanya selama 100 hari, namun Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak ada target kerja 100 hari seperti yang dibicarakan publik selama ini. Ia hanya melanjutkan program kerja yang telah ia bangun sejak periode awal ia duduk sebagai presiden.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal tidak ada 100 hari. Karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke kedua. Ini terus ini. Nggak ada ini berhenti terus mulai lagi. Nggak ada,” ujar Jokowi.

“Jelas angka-angka, jelas semuanya. Tanyakan langsung ke menteri-menteri. Semuanya harus berada posisi speed yang tinggi karena kita memiliki target. Yang kita arah yang kita tuju,” lanjutnya.

Namun di mata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, baik Jokowi maupun Ma’ruf Amin telah berhasil bekerja dengan sangat baik selama 100 hari masa kerja ini. Presiden Jokowi dianggap sangat mampu dan cepat tanggap.

“Tapi beliau sosok yang sangat responsif menghadapi berbagai persolan-persoalan, termasuk bagaimama perkembangan perekonomian dunia yang tidak begitu menggembirakan terlebih setelah adanya wabah Corona yang menyebar tersebut,” ujarnya ketika dijumpai di kantor DPP PDIP Jakarta.

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kinerja pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini belum menunjukan hasil yang positif pada perkembangan ekonomi di Indonesia, terutama terkait kesejahteraan rakyat.

“Kelompok yang ada di Indonesia masih didominasi kelompok paling bawah, sehingga berpeluang kembali ke kelompok berpenghasilan rendah, ini masih belum terselesaikan,” ujar staf Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan.

Selain itu, Abdul Fickar Hadjar, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengomentari tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK. “Padahal di dalam struktur KPK berdasarkan UU KPK sudah ada institusi dewan penasihat yang pemilihannya juga terbuka dan menggunakan pansel internal. Sebenarnya bisa dengan memberikan kewenangan kepada dewan penasihat lebih realistis dan simpel dan efisien,” ujarnya.

Namun kebijakan yang sangat mengecewakan masyarakat adalah kenaikan tarif BPJS dan juga gas LPG 3 kg. Bagi masyarakat menengah ke bawah, kenaikan ini jelas akan semakin menyusahkan rakyat.