Mengintip Draf RUU Ketahanan Keluarga yang Membahas LGBT

21

RUU Ketahanan Keluarga menjadi salah satu topik hangat belakangan ini. Berbeda dengan RUU sebelumnya yang sering mendapatkan kontra dari masyarakat karena terkesan mendukung LGBT, draf RUU Ketahanan Keluarga justru memberikan solusi bagi mereka yang terlanjur masuk dalam kelompok LGBT.

Dalam pasal 86 RUU Ketahanan Keluarga berbunyi “keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.”

Kata penyimpangan seksual sendiri telah dijelaskan juga dalam pasal 85 RUU Ketahanan Keluarga yang berbunyi “penyimpangan seksual merupakan dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar.

Adapun cara yang tidak lazim dalam pasal 85 tersebut juga dijelaskan dalam RUU Ketahanan Keluarga sebagai berikut:

  • Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
  • Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.
  • Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial dimana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama.
  • Incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Meskipun draf RUU ini masih mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dianggap ikut campur dalam privasi warga negara, namun ternyata RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

Draf yang diajukan oleh Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN ini ternyata telah dibahas dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR pada tanggal 13 Pebruari 2020 lalu.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan rancangan ini masih dalam tahap pembahasan sehingga belum dapat dipastikan keputusan selanjutnya.

“Masih dalam tahap penjelasan pengusul di rapat Baleg yang selanjutnya akan dibahas di Panja untuk diharmonisasi, sebelum dibawa ke pleno Baleg,” ujarnya.

Selain membahas tentang penyimpangan seksual, RUU Ketahanan Keluarga juga menjelaskan tentang kewajiban dan hak dari suami dan istri. Aturan yang dijabarkan dalam draf RUU ini sendiri dibuat dengan pendekatan keluarga yang berkualitas.