Mengenal Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

10

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak dan harus memiliki hukum nasional yang menjamin kelangsungan kehidupan seluruh warga negaranya. Termasuk tentang kelangsungan hidup beragama berdasarkan sila I yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki warga negara berdasarkan UUD 1945. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 265 juta jiwa, dengan mayoritas Sunni/ Ahlu Sunnah wa al-Jamaah,  Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam seperti Saudi Arabia dan negara-negara berpenduduk muslim lainnya.

Ini juga tidak terlepas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar pemersatu bangsa ini. Pada beberapa daerah otomoni, hadirnya hukum Islam dapat terlihat dari perda-perda syariah yang diterapkan di berbagai daerah. Seperti di Nangro Aceh Darussalam dan beberapa daerah lain.

Sungguhpun demikian, keharmonisa hidup di negara yang dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa ini tetap aman, damai, dan harmonis. Di antara hukum Islam yang berlaku di Indonesia terhimpun dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diterbitkan berkat inisiatif Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Hadirnya buku ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan berdasarkan mazhab Syafi’i yang diuraikan dengan beberapa bab dan pasal penjelas. Buku I diuraikan hukum perkawinan dalam 19 bab, Buku II menguraikan tentang hukum kewarisan dalam 6 bab dan Buku III tentang hukum perwakafan dalam 5 bab.

Menurut Prof. Muhammadiyah Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengatakan bahwa buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan pedoman bagi para Kepala KUA dan para penghulu dalam melaksanakan tugas dan sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian tentang pernikahan.