Mengapa Banyak Investor Asing Tidak Berinvestasi di Indonesia?

10
Investasi

Menelisik bidang investasi, sekarang ini pemerintah Indonesia harus segera bergerak dan menyadari bahwa banyak investor asing yang menolak untuk menginvestasikan usaha di Indonesia. 

Hal ini ditinjau dari banyaknya investor yang memilih hengkang dari China, Tiongkok, tidak menginvestasikan saham atau usahanya di Indonesia. Beberapa investor tersebut lebih memilih untuk menanamkan investasinya ke negara – negara tetangga Indonesia seperti antara lain, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Sementara itu, sejumlah pengamat ekonomi berpendapat alasan mengapa banyak investor asing yang menolak menanamkan usahanya di Indonesia karena sulitnya mendapatkan perizinan mendirikan usaha. Hal ini menjadi faktor utama Investor lebih memilih menanamkan saham di negara lain dibandingkan Indonesia.

Mengenai hal ini, Piter Abdullah selaku Direktur Riset CORE Indonesia juga mengamini pernyataan tersebut. Menurutnya, perizinan investasi di Indonesia sangat rumit seperti menelusuri hutan belantara.

Piter juga menyayangkan mengapa hal seperti ini terjadi. Menurutnya beberapa kementerian dan lembaga tidak berfungsi secara optimal. Ia berpendapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko) serta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus di back up dengan dua kementerian tersebut untuk bisa memacu laju percepatan investasi di Indonesia.

Di sisi lain, Ade Sudrajat selaku Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berpendapat tidak hanya peraturan di tingkat pusat saja yang mempersulit, tetapi juga peraturan daerah pun dinilai menghambat para investor. Investor kesulitan untuk membangun pabrik di sejumlah daerah Indonesia.

Lebih lanjut Ade mengatakan terkait peraturan pembangunan pabrik di daerah, aturan yang berlaku dimana prosesnya sendiri dimulai dari perusahaan tersebut harus mengajukan izin lokasi. Izin lokasi memiliki syarat dimana harus memiliki izin ke warga sekitar, atau dalam kasus ini adalah tetangga.

Setelahnya, pengusaha juga diharuskan untuk meminta tanda tangan ke seluruh warga. Warga yang wajib dimintai tanda tangan adalah warga yang tinggal dalam radius satu kilometer (1 Km) dari lokasi pabrik yang akan didirikan. Untuk melakukan hal ini, Ade mengatakan akan memakan banyak biaya saat suatu perusahaan harus meminta tanda tangan seluruh warga. Hal ini dipastikan warga juga akan meminta satu dan lain hal guna jaminan untuk mereka.

Hal yang mempersulit lainnya adalah setelah pihak perusahaan mendapatkan izin tetangga, mereka diharuskan untuk mendapatkan izin gangguan (Hinderordonnantie/HO), kemudian izin dari RT/RW yang bertanggung jawab di lokasi yang akan didirikan pabrik, baru terakhir mendapatkan persetujuan dari Kelurahan. Setelah melakukan seluruh proses tersebut, izin lokasi pembangunan pabrik baru bisa diproses.

Persyaratan perizinan yang harus para investor penuhi sebelum dapat mendirikan pabrik di daerah cukup banyak, antara lain, 

  • Izin industri
  • Izin pembuangan limbah
  • izin perdagangan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  •  Izin limbah B3
  •  Izin petir
  • Izin khusus wanita yang bekerja di malam hari.

Beberapa persyaratan perizinan di atas hampir diberlakukan ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu perizinan yakni Sertifikat Laik Fungsi merupakan satu yang memakan biaya sangat besar.