Menerawang Kepemimpinan Indonesia di Kancah Internasional

67

Strategi diplomasi yang telah dicatatkan oleh Kementrian Luar Negeri RI menunjukkan hasil yang memuaskan dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020. Hal ini bukan pertama kalinya bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia masih tinggi. Selain itu, Indonesia juga mencatatkan rekam jejak konsisten membela hak asasi dalam ruang diplomasi, baik itu dalam skala regional (ASEAN) maupun dunia.

Tantangan di masa yang akan datang menjadi sangat tidak menentu dengan posisi baru Indonesia di DK PBB. Indonesia akan bertemu dengan negara-negara kuat dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, Inggris dan Prancis.

Telah menjadi sebuah rahasia umum bahwa setiap keputusan di dalam forum DK PBB, dapat “disesuaikan” dengan kepentingan-kepentingan negara tersebut yang dibungkus dalam balutan hak veto. Tentunya, menjadi semakin menarik tentang bagaimana Indonesia akan menghadapi “hak istimewa” dari negara-negara kuat dunia ini.

Dalam konteks ini, keberpihakan Indonesia menjadi sangat krusial dan sangat ditentukan oleh keputusan yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Selain Kemenlu yang menjadi salah satu pihak pengambil keputusan, kepala negara juga merupakan puncak dari pengambil keputusan dalam posisi sebagai atasan dari Kemenlu itu sendiri.

Kemampuan dan keahlian dari kepala negara sangat dibutuhkan mengingat kesempatan menjadi anggota tidak tetap DK PBB ini tidaklah merupakan jabatan yang permanen.

Secara singkat, dapat dirumuskan bahwa kepala negara ideal untuk menjalankan berbagai urusan ini dapat dilihat dari 3 aspek berikut yakni kemampuan diplomasi, memiliki pandangan yang visioner, dan tentunya mempunyai kapasitas pengalaman kepemimpinan yang sudah teruji.

Pertama mengenai kemampuan diplomasi. Menjadi sebuah syarat wajib bagi seorang kepala negara untuk memiliki kemampuan diplomasi yang handal. Karena, nantinya seorang pemimpin negara akan berinteraksi dengan berbagai pemimpin negara lain dan dia harus mampu untuk menyampaikan berbagai bentuk gagasan-gagasan yang telah menjadi kebijakan politik negara.

Kedua. Sudah menjadi barang pasti bahwa seorang kepala negara harus memiliki idealitas yang berlandaskan ideologi negara. Dalam hal ini, kepala negara sebagai salah satu tokoh penting yang nantinya akan menyampaikan visi-misi negara. Sehingga, cita-cita politik bebas aktif yang telah digagas para pendahulu bangsa dapat tercapai dengan pemimpin yang berjuang terhadap kepentingan visi-misi negara.

Ketiga yakni mempunyai kapasitas pengalaman kepemimpinan yang sudah teruji. Masih cukup sulit mengingat pengalaman menjadi anggota tidak tetap DK PBB diraih Indonesia dalam susunan kepemimpinan yang berbeda setiap tahunnya. Namun, hal ini tidak harus menjadi sebuah kendala.

Tetap mengacu pada 2 uraian sebelumnya bahwa seorang kepala negara, dia adalah orang yang paling “berpengalaman” untuk menghandel segala urusan dan kebijakan Indonesia.