Lobi Jokowi Menunda DPR Mengesahkan RUU Pemasyarakatan

34

Selasa, 24 September 2019 merupakan hari yang sibuk bagi anggota dewan di parlemen. Selasa kemarin, sejatinya mereka akan mengesahkan 6 Rancangan Undang-Undang lewat rapat paripurna. Namun pada akhirnya 4 RUU mengalami penundaaan untuk disahkan. Termasuk di dalamnya ada RUU Pemasyarakatan yang kontroversial.

Rapat paripurna dimulai sesuai jadwal pada Selasa siang. Fahri Hamzah, wakil ketua DPR, membuka rapat tersebut. Menurutnya, kuorum telah tercapai dengan hadirnya 288 orang dari 560 total anggota DPR. Fraksi yang hadir siang ini juga sudah lengkap. Melihat semua syarat terpenuhi, Fahri Hamzah ketok palu sebagai tanda dimulainya rapat.

Berbeda dengan klaim sang wakil ketua DPR, media peliput hanya melihat 94 orang yang hadir saat Fahri Hamzah mengetuk palunya. Salah satu agenda penting dari rapat paripurna hari ini adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sebelum pengesahan pada tanggal 24 september siang kemarin, RUU Pemasyarakatan telah menuai pro kontra. Publik telah sepakat untuk tidak sejalan dengan DPR soal revisi UU Pemasyarakatan. Penolakan berbagai pihak tersebut membuat pemerintah menemui DPR pada Senin (23/9/2019).

Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah fraksi ke istana. Pada intinya meminta penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

Begitu dimulai, rapat langsung membahas lobi dari pemerintah. Pada prinsipnya menanggapi surat permintaan penundaan pengesahan RUU dari presiden Joko Widodo.

Pemerintah menegaskan tidak menolak empat RUU hasil godokan anggota dewan. Hanya menunda pembahasannya sampai kepemimpinan DPR periode mendatang.

Keempat RUU tersebut adalah RUU Pertanahan, RKUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Minerba.

Rapat berlangsung dalam tekanan aksi mahasiswa di luar gedung parlemen. Unjuk rasa digelar untuk menolak pengesahan RUU terutama RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

Demonstrasi yang berlangsung hari ini cukup besar. Melumpuhkan lalu lintas di sekitar Gedung DPR. Bahkan, Bus Transjakarta terpaksa tidak melayani rute yang melintasi lokasi demo.

Massa berjumlah besar pasti selalu sulit dikendalikan. Itulah yang terjadi. Mereka memaksa masuk ke dalam halaman Gedung DPR. Gesekan dengan aparat kepolisian tidak terelakkan.

Mahasiswa berusaha merusak pintu gerbang, membuat polisi terpaksa bertindak. Gas air mata ditembakan oleh petugas. Hal ini dilakukan agar mahasiswa membubarkan diri.

Sangat disayangkan sikap anarki yang terjadi dalam demo hari ini. Perusakan fasilitas umum hingga pembakaran gerbang tol dan pos polisi bukanlah hal yang patut dicontoh.

Korban luka-luka berjatuhan dari dua kubu yang bentrok sore hingga malam ini. Mahasiswa yang pingsan akibat terkena gas air mata dibawa ke RSPP.

Sumber: Kompas.com