Kronologi Kisruh TVRI dengan Dewan Pengawas

19

Jakart, 17 Januari 2010 Kabar kisruh TVRI dengan Dewan Pengawas baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak. Kisruh ini berujung pada pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama Televisi Republik Indonesia. Posisi direktur utama sangatlah vital bagi perusahaan apapun termasuk juga dengan TVRI yang memerlukan sosok hebat dalam mengoperasikannya dengan baik.

Kabar pemberhentian Helmy Yahya sendiri sudah beredar kemarin. Namun, tidak berselang lama setelah pemberhentian tersebut, ruang kerja Dewas disegel. Diduga, pelaku penyegelan ruang kerja Dewas tersebut adalah karyawan TVRI.

Kisruh antara TVRI dan Dewas ini berawal dari perselisihan antara Helmy Yahya dan Dewas. Helmy Yahya yang menjabat sebagai Direktur Utama LPP TVRI mendapatkan surat yang menyatakan bahwa ia dinonaktifkan sebagai Direktur utama. Surat ini beredar pada 4 Desember tahun lalu.

Dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019 tersebut tidak mencantumkan alasan jelas kenapa Helmy Yahya dinonaktifkan dari jabatannya. Ketidakjelasan alasan mengapa Keputusan tersebut diambil tentunya bisa menjadikan perselisihan di dalam TVRI.

Selain Helmi, ada nama direksi lain yang tercantum dalam surat tersebut, antara lain MPA, CMPA, CA dan AK. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Arief Hidayat Thamrin yang merupakan Ketua Dewan Pengawas LPP TVR. Hal ini membuat keadaan semakin kurang kondusif di dalam TVRI.

Selain itu, dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa selama dinonaktifkan dari jabatan Helmy Yahya tetap akan mendapat penghasilan sebagaimana sebelumnya. Sementara itu, posisi Direktur Utama LPP TVRI akan diisi oleh Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian atau Plt LPP TVRI.

Mendapatkan keputusan tersebut, Helmy Yahya tidak tinggal diam. Ia menganggap bahwa SK tersebut tidak berlaku karena cacat hukum.

Helmy Mengatakan bahwa pemberhentian direksi baru bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang, melakukan tindakan yang merugikan lembaga, tidak memenuhi syarat dan melakukan tindak pidana. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada istilah penonaktifan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Dirinya akan tetap bertugas dan menjabat sebagai Direktur Utama hingga masa tugas selesai. Helmy menegaskan bahwa ia masih menjadi Direktur Utama yang sah dari LPP TVRI Periode tahun 2017-2022 dan lima anggota direksi lain tetap menjabat dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Namun, dalam SK tersebut Dewan Pengawas telah memutuskan untuk menetapkan Supriyono sebagai Direktur Utama setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama LPP TVRI.

Pemberhentian oleh Dewas sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Pemberhentian harus dilakukan secara bertahap sebelum Direktur Utama diberhentikan secara penuh.