KPK Minta Samarinda Contoh Jakarta Soal PAD

11

Samarinda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kota Samarinda, mencontoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal pengelolaan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Dian Patria saat melakukan Sosialisasi pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Ballroom Bank Kaltimtara, Samarinda, Kalimantan Timur Kamis (28/3).

Dian menyebut, cara yang bisa dilakukan Pemkot Samarinda adalah dengan melibatkan peran media massa, baik cetak maupun elektronik dalam optimalisasi penerimaan pajak.

“Kalau ada yang nakal harus diberitakan, para pelaku usaha itu. Tapi juga jangan lupa, mereka yang aktif membayar pajak juga diekspos media sebagai langkah memberikan contoh positif bagi yang lain,” ujarnya.

Ia mengatakan, upaya semacam ini terus dilakukan di DKI Jakarta. Bahkan, pencatatan pajak sudah terinterkoneksi dengan Dinas Perizinan dan pihak terkait.

“Malah kalau ada yang telat bayar pajaknya secara otomatis unit usahanya akan tersuspen, efeknya tidak bisa mengurus perizinan untuk bidang lain,” tukasnya.

Ia menekankan, bahwa semua unit usaha harus membayar pajak. Termasuk mereka yang belum memiliki izin.
Pemerintah kata Dian, harus tetap mengejar pelaku usaha yang belum memiliki izin tapi wajib bayar pajak sembari mensosialisasikan untuk segera mengurus izin.

Sementara itu, Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan selama empat tahun terkahir, PAD Kota Samarinda mengalami peningkatan hingga 13 persen. Hasil tersebut, kata Jaang diakui tak lepas dari kerja keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda yang melakukan pendataan aktif, kepada objek pajak di Kota Samarinda.

“Kami juga dalam upaya untuk melakukan pemungutan dengan sistem online. Bukan apa-apa, ya ini untuk mencegah kebocoran,” tukasnya. Pasalnya, lanjut Jaang dengan menggunakan sistem online, data objek pajak yang masuk pastinya real time, sehingga sulit untuk dimanipulasi.

Jaang mengatakan, kedepan ia berharap baik dari sektor usaha maupun petugas pajak bisa bekerja optimal pada bidang masing-masing. Kepada masyarakat, bahkan ia mengajak untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan cara yang terbilang unik. Hal ini, kata Jaang semata untuk peningkatan keuangan daerah, demi pembangunan yang lebih baik.

“Saya pribadi aja kalau makan di restoran selalu nolak untuk dibayarin, karena dengan saya bayar sendiri berarti saya bayar pajak. Karena selama ini kalau ada yang namanya pajak restoran maupun pajak hotel sebenarnya lebih dibebankan kepada konsumen bukan unit usahanya,” ungkap Jaang.