KontraS: Tidak Ada Yang Meyakinkan Kami, Prabowo Peduli HAM!

36
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani (kanan) dan Staf Pemantau Pelanggaran Hak Sipil dan Politik KontraS Satrio Wirataru (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Senin (16/5). KontraS menyatakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 lalu tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban mengingat proses persidangan etik dilakukan tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik.

Dengan memasuki tahun 2019 yang baru ini, seperti yang di ketahui kita akan menghelat pemilihan umum untuk memilih presiden untuk Indonesia 5 tahun kedepan. Semakin dekat dengan jadwal pemilihan, yang akan di laksanakan pada tanggal 14 April Mendatang, semakin panas setiap perdebatan dari kedua belah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Apalagi tanggal 17 Januari mendatang sudah di mulainya debat calon presiden Pertahanan nomor urut 01 Joko Widodo dengan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Banyak sekali yang sudah di persiapkan kedua belah pihak dalam menghadapi debat pada 17 Januari Mendatang, tentunya untuk meyakinkan para calon pemilih dan semua masyarakat Indonesia bahwa mereka tidak memilih presiden, pemimpin sekaligus bapak negara yang salah.

Bahkan calon presiden No. Urut 02, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya akan membahas mengenai kasus Novel yang di siram air keras yang di mana faktanya hingga hari ini masih belum selesai di usut. Beliau akan membahasnya tepat di debat Kamis, 17 Januari 2019 mendatang.

Terkait dengan pernyataan dan juga hal ini, salah satu badan yang berkaitan, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pun buka suara. Koordinator dari KontraS, Yati Andriyani sendiri juga memandang dan menilai bahwa Pasangan Calon presiden nomor urut 02 ini hanya memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadinya.

Ini sangat memperlihatkan bahwa isu mengenai Novel Baswedan hanyalah untuk mendulang suaranya. Agar setiap dukungan dari publik datang ke dirinya. Hal ini di nyatakan oleh Yati di kantor KontraS kemarin Jumat (11/01).

Sebelum KontraS menyatakan ini sendiri, Mardani Ali Sera yang merupakan Ketua dari DPP PKS sendiri mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uni sudah lama sekali ikut untuk mendesak pemerintah agat membentuk tim pencari fakta bukan hanya karena Pemilihan Presiden (Pilpres) mendekat, namun sudah lama.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri juga tidak bisa di sebut sebagai pasangan yang peduli dalam penyelesaian kasus ini. Apalagi yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia).

Bukan karena dirinya membahas mengenai masalah Novel Baswedan sendiri berarti ia peduli bukan? Itu hanya memainkan kasus ini untuk mendongkrak dirinya di dalam debat Calon Presiden pada 17 Januari mendatang.

Tidak ada satu hal pun yang bisa dilihat dan sangat meyakinkan bahwa calon Pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno benar benar memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia jika mereka terpilih di dalam Pemilihan Presiden 2019 ini.

Entah itu dari menyelesaikan kasus dari pelanggaran HAM di tahun tahun lalu, maupun mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peraturan Hak Asasi Manusia sendiri. tidak bisa di jadikan tolak ukur dengan membahas ini sendiri kubu No. 02 peduli dan prioritas dengan HAM.

Yati sendiri memiliki harapan bahwa di tanggal 17 Januari mendatang, dirinya berharap calon presiden pertahanan Joko Widodo dapat menjelaskan mengenai perkembangan kasus dari Novel Baswedan ini. Tentunya yang di ketahui hingga hari ini masih tidak di temukan pelakunya.

Yati berharap Presiden Jokowi sendiri bisa memaparkan apa yang telah di lakukannya mengenai kasus ini selama ini demi untuk mengusut kasus Novel Baswedan. Tidak hanya internal saja yang perlu mengetahui, namun publik juga perlu mengetahui mengenai hal ini.

Yati juga ingin sekali Joko Widodo menyatakan pertanyaan mengenai “Mengapa Kasus Pelanggaran HAM di masa lalu tidak dapat di selesaikan?” sedangkan ini adalah janji kampanye yang ada pada Joko Widodo pada tahun 2014 lalu.