KoDe Inisiatif ke Mendagri: Kepala Daerah Tidak Dipilih DPRD

4

Veri Junaidi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) menanggapi keinginan Mendagri agar proses evaluasi pilkada segera dilaksanakan. Veri juga meminta agar Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri agar tak lagi berwacana pilkada dilakukan secara tak langsung serta mengembalikan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Veri juga mengungkapkan bahwa proses pengembalian sistem pilkada menjadi tak langsung bukan solusi yang tepat untuk masalah politik yang memakan biaya tinggi. Karena puncak permasalahan tidak terletak pada sistemnya namun ada pada pelaksanaan pemilihan yang terjadi di lapangan.

Veri juga menuturkan pada Jumat, 08 November 2019, seharusnya memang pilkada tersebut memerlukan biaya tinggi yang harus disiasati. Maka solusi yang perlu dipikirkan ialah bagaimana agar pilkada tersebut tak lagi memakan banyak biaya. Jadi bukan mengubah sistem pemilihan yang selama ini terjadi secara langsung menjadi tak langsung. Hal ini perlu ditinjau ulang.

Kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah sistem permilihan yang dibuat saat pemerintahan era Presiden Soeharto. Tetapi tahun 2005 lalu ataupun semenjak Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, sistem pemilihan kepala daerah sudah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Veri mengatakan lebih lanjut bahwa sebenarnya usaha agar pilkada tak memakan banyak biaya sudah dilakukan sejak dibahasnya UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pilkada. Sehingga Mendagri perlu membuka kembali buku catatan Kemendagri mengenai pembahasan pilkada tersebut.

Veri juga memberi saran agar Mendagri melakukan evaluasi kembali proses pilkada yang terjadi dari pertama mulai dari proses pencalonan, penetapan, proses kampanye hingga voting suara. Penuturan Veri bahwa menurutnya biaya tinggi tersebut disebabkan beberapa masalah diantaranya mahar untuk partai serta adanya praktik politik uang saat terjadinya proses voting suara.

Selanjutnya, Veri juga mengatakan bahwa sejak 4 tahun yang lalu Mendagri yang saat itu Tjahjo Kumolo juga concern politik memakan banyak biaya ini adalah persoalan yang harus diselesaikan bersama. Namun tak boleh langsung mengambil kesimpulan, tetapi sebaiknya dilakukan berbagai upaya terlebih dulu agar masalah politik tersebut tak memakan banyak biaya.

Kembali dikatakan menurut Veri sendiri, jika Mendagri Tito serius menangani masalah ini, maka perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan berbagai elemen kepemiluan. Karena banyak masukan yang dibutuhkan Mendagri agar kesimpulan akhir tak salah jalur. Maka perlu didiskusikan bersama letak permasalahannya dan apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya.