Kenapa di Indonesia Pelaku Korupsi Semakin Banyak ?

131

korupsi

Kasus korupsi ternyata semakin meningkat di Indonesia, tidak ada rasa takut pejabat negara di Indonesia melakukan korupsi, padahal sudah diberlakukan hukuman pidana 2 tahun penjara sampai 20 tahun dan membayar denda

Pasal 688 RKUHP berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Penjelasan tentang kategori denda ada di Pasal 89 RKUHP, yaitu:

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
a. kategori I Rp 10.000.000
b. kategori II Rp 50.000.000
c. kategori III Rp 150.000.000
d. kategori IV Rp 500.000.000
e. kategori V Rp 2.000.000.000
f. kategori VI Rp 15.000.000.000
g. kategori VII Rp 100.000.000.000

Menilik dari aturan itu, pidana denda melalui jeratan Pasal 3 UU Tipikor maksimal adalah Rp 1 miliar, sedangkan melalui jeratan Pasal 688 RKUHP adalah Rp 500 juta.

Hukuman penjara walaupun 20 tahun tidak membuat takut para koruptor karena setiap tahun ada remisi pengurangan hukuman dari pemerintah, bahkan di penjara beberapa koruptor ada yang tinggal ditempat yang mewah ada Kasur, ada TV, ada AC, ada Dispenser dan lainya itulah sebabnya dipenjara ternyata tetap hidup enak dan mewah seperti di rumah sendiri bisa nonton TV sambil minum kopi.

Sudah ratusan orang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi bahkan KPK sudah mengantongi nama-nama pejabat negara yang berindkasi melakukan perbuatan korupsi itulah KPK melakukan operasi Tangkap Tangan (OTT) pada  beberapa pejabat Negara  di saat mereka menerima uang suap.

Pada saat kampanye pilkada rakyat hanya percaya calon pemimpin berjanji tidak akan melakukan korupsi akan berlaku adil dan jujur merakyat dan berjanji akan memberantas korupsi. ternyata setelah terpilih menjadi pejabat negara melakukan korupsi, Apakah rakyat yang salah memilih pemimpin ataukah partai yang salah mencalonkan pemimpin tersebut ?

Para pelaku korupsi yang menjadi pejabat negara adalah orang-orang dari partai tentu saja partai harus tahu kondite calon pemimpin yang diusungnya dan partai harus tetap bertanggungjawab mengawasi kinerja anggota partainya selama menjadi pejabat negara.

Jakarta – Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.

“Kinerja penyidikan aparat penegak hukum selama semester 1 2017 kami mencatat ada 266 jumlah kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 tersangka. Kerugian negara sekitar Rp 1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp 118,1 miliar,” kata peniliti ICW, Wana Alamsyah, di Kantor ICW, Kalibata Timur, Rabu, (30/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Belum genap dua bulan di tahun 2018, sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Beberapa di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan.

Semakin banyaknya pejabat negara yang terjerat kasus korupsi seharusnya partai ikut andil dalam pengawasan melekat kepada anggota partainya yang menjadi pejabat negara agar perbuatan korupsi tidak terulang lagi pada periode selanjutnya dari partai yang sama.

Pemberian sanksi pada partai yang diperlukan akibat dari anggota partai yang menjadi pejabat negara melakukan korupsi  hukuman sanksi pada partai dikurangi perolehan suaranya sebanyak 2000 suara di daerah tersebut  pada pilkada tahun selanjutnya

Dengan sistem ini maka korupsi di pusat dan didaerah akan mulai berkurang, karena partai akan memonitoring dalam hal aset harta kekayaan petugas partai yang menjadi pejabat Negara

Keseriusan KPK memberantas korupsi ternyata tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah karena para koruptor mendapat REMISI pengurangan hukuman,hal tersebut setiap tahun koruptor berharap mendapat pengurangan hukuman.

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi khusus Idul Fitri 2018 kepada 334 narapidana korupsi. Remisi yang mereka dapat mulai dari 15 hari hingga dua bulan. “Untuk kasus korupsi ada 334 orang yang mendapat remisi di seluruh Indonesia,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham Ade Kusmanto saat dihubungi, Kamis, 14 Juni 2018.

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang angkat bicara perihal kebijakan Ditjen Pas Kemenkumham yang memberikan remisi Hari Natal kepada 80 orang narapidana kasus korupsi. Menurut Saut, pemberian remisi memang wewenang dari Ditjen Pas Kemenkumham, sehingga KPK tidak bisa mencampuri urusan internal lembaga yang dipimpin oleh Yasonna Laoly tersebut.

“Kalau memang itu hak warga binaan sesuai UU yang kita miliki, tentu itu (pemberian remisi) legal dan menjadi hak warga binaan,” kata Saut kepada JawaPos.com Selasa (26/12).

Dengan adanya Remisi pengurangan hukuman bagi Koruptor maka tidak ada memberikan efek jera, bahkan setelah bebas pelaku koruptor akan mencalonkan diri lagi jadi pejabat Negara, itulah membuat pejabat Negara tidak merasa takut melakukan korupsi karena hukuman pelaku korupsi bisa dikurangi.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bekerja keras untuk memberantas korupsi dipengadilan Koruptor dijatuhi hukuman terberat 18 tahun penjara, tetapi di lain pihak malah mengurangi hukuman bagi koruptor itulah semakin merajalela pelaku korupsi di Indonesia hasil kerja KPK ratusan kepala daerah terjerat kasus korupsi

Bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia  ?

Pelaku korupsi biasanya karena saat kampanye pilkada mengeluarkan dana sangat besar untuk menarik simpati rakyat sehingga berusaha mengembalikan dana yang dipakai untuk kampanye mereka ada yang menjual rumah, ada yang menjual mobil bahkan pinjaman di bank,

  1. Untuk mengatasi korupsi harus mengurangi pemakaian dana kampanye pilkada yang sangat besar dengan cara kampanye lewat media massa, media penyiaran TV dan Radio saja
  2. Untuk mengatasi korupsi harus merubah system Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat dirubah menjadi dipilih wakil rakyat saja yaitu DPRD

Pemilihan kepala daerah lebih baik rakyat percayakan pada wakil rakyat saja yaitu DPRD   yang menentukan pemimpin kepala daerah yang terbaik agar ada tanggungjawab wakil rakyat (DPRD) mengawasi kinerja pemimpin di daerah pilihan mereka.