Hukuman Mati Untuk Koruptor, Benarkah Hanya Retorika Jokowi?

17

Kasus korupsi di Indonesia memang tidak ada habisnya. Namun hal yang paling memalukan adalah dengan mudahnya para koruptor bebas keluar masuk penjara, bahkan kalaupun mendapatkan hukuman penjara, mereka dapat menikmati berbagai fasilitas layaknya hotel bintang 5. Memalukan!

Namun dalam sebuah acara drama di SMK 57 Jakarta pada hari Senin, 9 Desember lalu, Jokowi mengatakan adanya peluang untuk hukuman mati para koruptor di Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa kalau masyarakat berkehendak, dalam rancangan UU Tipikor, hukuman mati bagi koruptor dapat dimasukkan.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebenarnya sudah terdapat aturan yang membolehkan hukuman mati bagi koruptor, namun sayangnya masih dalam lingkup yang sangat terbatas. Misalnya saja ketika negara dalam bencana dan ada seseorang yang melakukan korupsi pada dana penanggulangan bencana tersebut, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan. Kalau tidak, tidak. Misalnya ada gempa tsunami di Aceh atau di NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa” kata Jokowi.

Namun pernyataan Jokowi tersebut dianggap hanya retorika belaka. Menurut peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, Jokowi hanya memberikan pernyataan yang membuat seolah-olah ia berkomitmen dalam memberantas korupsi.

“Ini adalah pernyataan kosong dari presiden untuk memperlihatkan seolah-olah dia punya komitmen pemberantasan korupsi. Presiden sangat tak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi,” jelas Zaenur.

Salah satu bukti kuat dimana Jokowi tidak peduli dengan pemberantasan korupsi adalah tidak dikeluarkannya Perppu KPK. Padahal hanya Perppu KPK lah yang mampu menyelamatkan KPK dari usaha pelemahan berbagai pihak. Jika ia memang benar-benar tegas dalam pemberantasan korupsi, tentu ia akan mengeluarkan aturan tersebut.

Sayangnya ia lebih memilih bungkam. Sedangkan DPR yang menolak adanya hukuman mati tentu bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Mereka memang tidak terlalu peduli dengan pemberantasan korupsi. Mereka lebih tertarik dengan Revisi UU KPK yang semakin melemahkan badan anti korupsi ini.

Menurut politisi Demokrat, Didik Mukrianto, pemberantasan korupsi sebenarnya tidak terlepas dari campur tangan presiden. Political will yang dimiliki presiden, seharusnya mampu mendikte pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Sudah saatnya segenap aparatur penegak hukum dan pemerintah duduk bersama untuk mereformulasi blue print pemberantasan korupsi menjadi satu rumusan blue print (cetak biru) yang bisa dipedomani bersama,” kata Didik.

Kita lihat saja bagaimana sepak terjang presiden kita dalam menangani korupsi. Apakah hanya omong kosong belaka sebagai pencitraan atau memang ia memiliki komitmen untuk membersihkan negeri ini? Kita lihat saja.