DPR Setuju Penambahan Anggaran Badan Keamanan Laut

18

Jakarta, 13 Januari 2020 DPR  ikut menjaga Laut Natuna yang mana Komisi I DPR menyebutkan akan mendukung adanya penambahan anggaran Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Abdul Kharis Almasyhari sebagai wakil ketua Komisi I DPR berlangsung di Komplek DPR/MPR, Jakarta Selatan.

Anggaran dana Bakamla tahun lalu lebih dari Rp 400 miliar. Menurut Abdul, laut Natuna agar tidak ada pihak asing bisa masuk ke wilayah perairan Indonesia maka sebaiknya diawasi dan dijaga  selama 24 jam. Indonesia memang sudah mempunyai dasar yang kuat, yang juga mengacu kepada hukum internasional. Hukum ini ditetapkan oleh PBB yang isinya tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 silam.  Sehingga saat ini Indonesia tak boleh lengah dan terus berusaha memperkuat armada bakamla.

Penguatan Bakamla ini sangat penting untuk melindungi wilayah Indonesia terutama daerah yang termasuk ZEE. Armada Bakamla yang kuat akan membuat para nelayan Indonesia bisa lebih tenang dalam mencari ikan di sana.

Abdul mengungkapkan bahwa dulu sebelum hal ini terjadi, mungkin warga negara Indonesia belum sadar sepenuhnya bahwa  kemampuan coast guard yang dimiliki kapal-kapal Indonesia belum sepadan dengan coast guard yang dimiliki kapal asing. Permasalahan Natuna menurut Abdul ialah permasalahan yang besar bagi Negara Indonesia.

Memang benar, akhir-akhir ini perairan Natuna menjadi perbincangan publik setelah ada kasus sebanyak 50 buah kapal milik rakyat China yang menerobos masuk serta mengambil ikan di perairan Natuna. Perairan yang letaknya berbatasan dengan ZEE dimasuki kapal China dan menjalankan proses pemancingan secara illegal. Memang sudah diusir oleh pihak TNI juga Bakamla tetapi kapal ini tetap bersikeras tak mau pergi dari perairan Natuna. Kapal milik China ini dikawal oleh Coast guard serta kapal fregat.

Secara terpisah Sufmi  Dasco Ahmad  selaku wakil ketua DPR mempertanyakan kapal milik bakamla dan milik KKP atau Kementerian Kelautan  dan Perikanan yang bisa dibilang ukurannya kecil. Sehingga  ditambah kapal milik TNI  Angkatan Laut di kawasan ZEE tersebut atau kawasan Natuna Utara. Jika dibandingkan dengan kapal asing milik China tersebut, memang benar ukuran kapal milik KKP dan bakamla terbilang kecil.

Di sisi lain, Dasco mendukung Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk menambah anggaran di kementerian serta penambahan armada kelautan TNI angkatan laut. Dasco mengatakan  bersama timnya akan  mendorong agar armada  di perairan Natuna diperbanyak sebab wilayah perairan yang luas. Dasco juga menegaskan  bahwa dia sendiri mendukung penambahan anggaran  untuk kedaulatan dan ketahanan negara.