Apakah Boleh Calon Presiden Berkampanye Menggunakan Fasilitas Negara?

56

kampanyeStatus Joko Widodo (Jokowi) sekarang adalah calon presiden atau Capres. Jokowi bukan lagi seorang presiden. Sesuai peraturan pemerintah seorang presiden saat kampanye seharusnya cuti atau melimpahkan wewenang kebijakan presiden ke wakil presiden.

Pasal PP 32 Tahun 2018 “Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan cuti, saat kampanye sebagai capres dan cawapres”. Seharusnya memasuki masa kampanye pilres, presiden sudah menyerahkan pelimpahan jabatannya kepada wakil presiden, karena status Jokowi sudah berubah menjadi calon presiden (Capres) bukan presiden lagi.

Kalau calon presiden masih menjabat jadi presiden maka saat kampanye pilpres akan menggunakan fasilitas negara yaitu mobil dinas di saat berkampanye ke beberapa daerah dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat. Padahal status Jokowi sudah berubah menjadi calon presiden yang sudah terdaftar di KPU bersama K.H Maruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Maka di saat kampanye pilpres status Jokowi sebagai tokoh bangsa yang mencalonkann diri sebagai presiden, Jokowi sudah menjadi warga sipil bukan lagi sebagai pejabat negara. Apabila di saat kampanye Jokowi melakukan pemberian bantuan tidak lagi mengatasnamakan sebagai presiden, karena dilakukan pada saat kampanye pilpres oleh calon presiden yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat agar bisa terpilih kembali menjadi presiden.

Apabila calon presiden masih menjabat sebagai presiden maka menggunakan kesempatan mengeluarkan kebijakan untuk menarik simpati rakyat. Seperti kebijakan anggaran dana desa Rp 73 Triliun dipangkas Rp 3 Triliun untuk dana kelurahan. Seharusnya wakil presiden yang berperan menyampaikan kebijakan tersebut menggantikan jabatan presiden karena  dilakukan di saat kampanye pilpres. Kalau wakil presiden yang menyampaikan kebijakan pemerintah statusnya netral tidak ada orang menduga tujuan kampanye untuk meraih simpati rakyat, hal tersebut lebih baik demi menjaga nama baik presiden.

Di saat kampanye pilpres ternyata Jokowi memanfaatkan jabatan presiden untuk meraih simpati rakyat dengan cara bagi-bagi sertifikat tanah berjumlah 5.000 serfikat untuk di 18 kelurahan wilayah Kota Jakarta Selatan. Seharusnya pembagian serfifikat tanah adalah tugas menteri agraria menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan. Kenapa calon presiden masih menjabat jadi presiden, membagi-bagikan sertifikat tanah pada masyarakat, saat kampanye pilpres?

Akan terjadi praduga yang tidak baik, lawan politik akan mengatakan Jokowi memanfaatkan jabatan presiden sebagai sarana berkampanye untuk menarik simpati rakyat dengan cara bagi-bagi serfikat. Padahal status Jokowi sudah terdaftar di KPU sebagai calon presiden bukan presiden lagi, kenapa di saat kampanye pilpres Jokowi masih menjabat sebagai presiden?

Persaingan politik berkampanye pilpres harus dengan sehat, karena kedua kubu statusnya adalah calon presiden sama-sama sudah menjadi warga sipil bukan pejabat negara lagi. Kalau dalam kampanye status calon presiden masih menjadi presiden maka terjadi kampanye terselubung. Calon presiden memanfaatkan jabatan presiden untuk memperoleh dukungan rakyat, bahkan bisa memakai fasilitas negara pada saat kampanye pilpres.