Anies Baswedan: Lebih Baik Mengurusi Palu Daripada Membahas Ratna Sarumpaet

66

Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta menjelaskan jika dana yang diberikan kepada Ratna Sarumpaet sebaiknya tidak dibahas lagi. Namun Anies Baswedan mengatakan bila ada masalah yang lebih penting untuk dibahas yakni musibah yang ada di Palu.

Pengusutan dan yang diberikan Pemprov dilakukan setelah salah satu aktivis yakni Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka yang mana menyebarkan berita palsu pada media, terkait penganiayaan yang dialami dirinya.

Anies Baswedan menjelaskan bila pembiayaan diberikan terkait dengan penghargaan diseninya kepada seorang Ratna Sarumpaet (Jumat 5/10/2018). Mantan Mendikbud ini mengimbau, agar kasus tersebut tidak perlu dilakukan dengan cara yang berpanjang lebar melainkan harus terus berfokus pada masalah yang dialami beberapa waktu lalu bagi pulau Palu.

Menurut Anies Baswedan pembiayaan yang diberikan kepada Ratna Sarumpaet pada dasarnya tidak memiliki kesalahan yang mana pembiayaan tersebut benar-benar pembiayaan seniman yang memiliki prestasi yang mana sudah dicanangkan dalam peraturan Pemprov DKI. Gubernur Dki Jakarata tersebut juga menjelaskan bila biaya yang diberikan khusus untuk orang-orang yang memiliki prestasi dikancah internasional.

Seniman Indonesia akan selalu didukung oleh Pemprov DKI yang mana mereka menilai hal tersbut bisa mengharumkan nama Indonesia dimata dunia secara khusus internasional. Dinilai juga bila Pemprov DKI tengah melakukan pembiayaan kepada seorang seniman lainnya yakni Frengky Raden yang tengah ada di Korea Selatan guna mengikuti Bidang Seni Etnomusikologi.

Bukan hanya itu saja menurut Anies Baswedan, namun sebelumnya juga sudah dilakukan hal serupa yakni terkait pembiayaan pada anak Indonesia yang ikut pelatihan teater di Broadway yang secara langsung diadakan di kazakhtan. (Tutur Anies Baswedan).

Dari jumlah biaya yang diberikan sebelumnya dinilai mencapai angka Rp 70 juta. Anies Baswedan jika pemprov DkI memberikan dana secara cash. Disparbud dinilai melakukan pengurusan dalam pendaftaran yang akan dilakukan Ratna Sarumpaet di Chile. (Tutur Asiantoro selaku Disparbud) di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Dan yang diterima Ratna Sarumpaet disinyalir sudah tercantum dalam peraturan Pemprov yang mana tertuang dalam Nomor 1066 Tahun 2018 tentang ada standar biaya perjalanan dinas dalam serta luar negeri. Peraturan tersebut secara jelas disahkan oleh Anies Baswedan pada 18 Juli 2018. (Tutur  Asiantoro).

Namun sampai di berikannya biaya tersebut, KPK diduga akan melakukan pemeriksaan kepada pemerintah provinsi DKI, yang mana dana tersebut dinilai sudah menyalahi aturan dan diduga salah satu kesalahan dalam penggunaan uang daerah.

Namun sampai penangkapan Ratna Sarumpaet, pihak KPK masih belum melakukan tindak pemeriksaan terkait dana yang sebelumnya mencapai angka yang cukup besar dikeluarkan Pemprov terkait pembiayaan perjalanan Ratna ke luar negeri.