Anggota DPR Gerindra Desak Pisahkan DJP dengan Kemenkeu

13

Salah satu anggota DPR besutan Partai Gerindra, Bambang Haryo pada Kamis, 22 Agustus 2019 mendesak pemerintah untuk segera memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo dari Partai Gerindra mendesak kembali pemerintah agar memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasan mendasar dari desakan yang dilakukan ini adalah agar penerimaan atau pengkondisian hasil pajak lebih optimal kedepannya.

Menurut anggota DPR, Bambang Haryo, partainya yakni Partai Gerindra mengajak untuk segera menuntaskan permasalahan rancangan Undang-Undang (UU) Perpajakan. Pemerintah perlu untuk merealisasikan pada apa yang pernah dijanjikan untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu. Karena menurutnya hasil penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut tidak dapat menghasilkan rasio pajak yang maksimal sehingga masih kalah dengan negara lain. Menurutnya dengan adanya pajak yang gagal akan mempengaruhi nilai APBN.

Mengingat di tahun 2017 pajak negara terisi Rp 1.147,59 triliun angka tersebut adalah 89,7 persen dari target APBN 2017 dengan target awal adalah pada angka Rp 1.283,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 pajak negara terisi Rp 1.315,9 triliun namun angka ini setara dengan 2,4 persen dari target APBN 2018 dengan awal target adalah pada angka Rp 1.424 triliun.

Pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, pemerintah telah menargetkan pada angka Rp 2.221,5 triliun. Angka RAPBN tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.861,8 triliun, dan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 359,3 triliun, serta adanya penerimaan hibah pada angka sebesar Rp 500 miliar.

Pada revisi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berisikan adanya pemisahan antara DJP dan Kemenkeu, dengan memasukkan DPJ pada Badan Penerimaan Negara (BPN) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya UU yang mengatur akan adanya pemisahan diantara DJP dengan Kemenkeu membuat salah satu anggota DPR ini untuk segera mendesak adanya pemisahan untuk menciptakan pengelolaan penerimaan negara sehingga efisien dan terkontrol pada pajak yang masuk.

Adanya peran BPN yang akan bertanggung jawab langsung pada Presiden membuat koefisiensi DPJ pada pertanggung jawaban tugasnya. Adanya upaya di dalam peraturan Undang-Undang dalam pemisahan DJP serta Kemenkeu yang telah dipikirkan matang-matang merupakan salah satu kekuatan bangsa, karena dengan adanya UU yang mengatur sudah pasti akan menimbulkan perbaikan dalam pajak yang masuk dalam negara. Menjalankan apa yang sudah tertulis dan sudah resmi merupakan usaha yang harus diselesaikan, sehingga salah satu masalah akan selesai dan tidak terus menerus berkepanjangan.

Sumber: cnnindonesia.com