Ada Apa di Balik Mundurnya Waktu Pelantikan Jokowi Sebagai Presiden?

43

Pengumuman yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang dimundurkannya pelantikan Jokowi-Ma’ruf dari jam 10.00 WIB ke 16.00 WIB pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti membuat banyak pihak bertanya-tanya. Beberapa spekulasi pun bermunculan. Namun ternyata diundurnya pelantikan ini dikarenakan alasan toleransi terhadap masyarakat Indonesia sendiri.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, “Saya pastikan tanggal 20 Oktober. Kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB, karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah paginya.” 

Rasa toleransi terhadap mereka yang ingin beribadah membuat pelantikan ini benar-benar terasa sangat Indonesia dimana keberagaman agama tidak menjadi pemecah namun pemersatu bangsa. Toleransi yang diwujudkan dalam langkah pertama Jokowi ini membuat banyak orang memberikan apresiasi.

Selain untuk menghormati dan menghargai warga yang memiliki kepentingan ibadah di pagi hari, pengunduran pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin juga merupakan bentuk toleransi pada mereka yang ingin melakukan olahraga di pagi hari. Jika pelantikan dilakukan di pagi hari, maka penutupan jalan pasti akan terjadi sehingga akan menghambat aktivitas warga yang ingin menikmati car free day.

“Karena akan ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir. Kalau pagi maka akan ganggu rakyat kita yang olahraga. Makanya kami memutuskan dan mengusulkan kalau diterima diundur jam 4 sore,” lanjutnya.

Terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan segera menyatakan sikap politiknya. Sikap politik yang menentukan apakah ia akan bergabung dengan koalisi Jokowi atau tetap menjadi oposisi.

Penentuan sikap Partai Gerindra ini akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2019 nanti. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, “Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Partai Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra.”

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga menyatakan pernah membicarakan tentang tiga posisi menteri dalam ruang lingkup istana. Namun belum ada pembicaraan khusus tentang itu. “Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dan kami untuk membicarakan tentang kemungkinan kami bisa berkoalisi atau kemungkinan kami bisa masuk dalam pemerintahan,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.